KABARSULSEL.COM, MAROS — Pemerintah Kabupaten Maros mulai mengerahkan bantuan air bersih untuk 6.738 kepala keluarga yang terdampak kekeringan. Distribusi diprioritaskan ke delapan kecamatan yang masuk dalam wilayah rawan krisis air bersih.
Bupati Maros AS Chaidir Syam mengatakan wilayah terdampak terbagi dalam dua kategori, yakni zona merah dan zona kuning. Empat kecamatan masuk zona merah: Bontoa, Lau, Marusu, dan Maros Baru. Adapun zona kuning meliputi Turikale, Moncongloe, Tanralili, dan Mandai.
"Targetnya menjangkau 6.738 KK yang terdampak kekeringan," kata Chaidir seusai melepas armada distribusi air bersih di Lapangan Pallangtikang, Selasa, 11 Agustus 2026.
Pemerintah daerah menyiapkan sedikitnya 16 mobil tangki setiap hari. Armada tersebut akan berkeliling secara bergilir ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air.
Chaidir mengatakan distribusi akan dilakukan selama kondisi belum kembali normal. Pemerintah Kabupaten Maros juga menggandeng sejumlah pihak agar penyaluran air dapat menjangkau warga yang membutuhkan.
Kekeringan tak hanya mengancam ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga. Pemerintah Kabupaten Maros membentuk satuan tugas kekeringan untuk memantau dampaknya terhadap sektor pertanian.
Satgas tersebut bertugas mendata lahan pertanian yang terdampak kekeringan, termasuk mengidentifikasi lahan yang berpotensi mengalami gagal panen atau puso. Data itu nantinya dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Ancaman lain yang ikut diwaspadai adalah kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir atau TPA. Pemerintah daerah menyiagakan satu unit mobil pemadam kebakaran setiap hari untuk melakukan penyiraman dan mencegah munculnya titik api.
"Kami juga mengantisipasi potensi kebakaran di TPA dengan menyiagakan satu mobil pemadam yang melakukan penyiraman setiap hari," ujar Chaidir.
Sekretaris Daerah Kabupaten Maros Andi Davied Syamsuddin mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran awal Rp600 juta untuk mendukung distribusi air bersih.
Dana tersebut bersumber dari Belanja Tidak Terduga atau BTT. Pemerintah membuka kemungkinan menambah anggaran jika kemarau berlangsung lebih lama dari perkiraan.
"Tidak menutup kemungkinan anggaran akan ditambah sesuai kebutuhan. Kita berharap kondisi segera membaik, tetapi pemerintah tetap siap mengantisipasi jika kekeringan berlanjut," kata Davied. (Ari)
