KABARSULSEL.COM, MAROS - Kabupaten Maros meraih juara pertama dalam pengelolaan keuangan daerah untuk kategori kabupaten dengan kemampuan keuangan rendah di Sulawesi Selatan. Penghargaan tersebut diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai apresiasi atas pengelolaan dan kestabilan fiskal daerah.
Bupati Maros A S Chaidir Syam mengatakan penghargaan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah menjaga kondisi keuangan sekaligus memenuhi berbagai kewajiban pemerintah.
"Indeks pengelolaan keuangan ini bentuk kita menjaga kondisi keuangan kita, kestabilan keuangan kita. Alhamdulillah tadi kita menyampaikan TPP, gaji PPPK, gaji PPPK paruh waktu tetap kita bayarkan," kata Chaidir.
Maros masuk dalam kelompok kabupaten dengan kemampuan keuangan rendah. Namun, menurut Chaidir, daerahnya menjadi yang terbaik dalam pengelolaan keuangan pada kategori tersebut.
"Kalau kita di kabupaten yang rendah, kita yang terbaik dalam pengelolaan," ujarnya.
Kemampuan fiskal Maros tercermin dari APBD yang saat ini berada di kisaran Rp1,5 triliun. Angka tersebut relatif lebih kecil dibandingkan daerah dengan kapasitas keuangan tinggi
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan sejumlah belanja wajib tetap menjadi prioritas dalam penyusunan APBD 2027. Pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, termasuk PPPK paruh waktu, menjadi salah satu yang dipertahankan.
Selain belanja pegawai, pemerintah daerah berencana meningkatkan anggaran untuk kepatuhan BPJS Kesehatan dan Penerima Bantuan Iuran atau PBI. Alokasi untuk kebutuhan tersebut ditargetkan mencapai sekitar Rp8 miliar.
"Insyaallah seperti yang disampaikan Pak Bupati, 2027 kita tetap jaga itu. Jadi khusus untuk belanja wajib, termasuk gaji PPPK paruh waktu, kemudian kepatuhan BPJS, PBI, ini malahan kita tambahkan sampai Rp8 miliar," kata seorang pejabat Pemkab Maros.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Maros juga berencana memperbesar porsi anggaran pembangunan infrastruktur pelayanan publik.
Pada 2025, intervensi anggaran untuk sektor infrastruktur berada di kisaran 31 persen. Angka tersebut ditargetkan meningkat menjadi 34 hingga 36 persen pada 2027.
"Kita sekarang ini mencoba menaikkan sampai 34 persen. Walaupun kita belum bisa mencapai 40 persen, tetapi untuk infrastruktur di APBD 2027, kita sudah berupaya untuk mencapai 34 sampai 36 persen intervensi anggaran kita ke pembangunan infrastruktur pelayanan publik," ujarnya.
Sementara itu, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas. Anggaran pendidikan dipertahankan di atas 20 persen sesuai ketentuan, sementara kebutuhan sektor kesehatan juga akan diperkuat.
Untuk sektor kesehatan, Pemkab Maros menyiapkan sekitar Rp35 miliar pada 2027. Angka tersebut meningkat dibandingkan alokasi sekitar Rp28 miliar pada 2026.
Pemerintah daerah menyebut sebagian besar kabupaten di Sulawesi Selatan masih berada dalam kategori kemampuan keuangan rendah. Hanya beberapa daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi.
Penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Maros untuk mempertahankan disiplin fiskal sembari memperbesar ruang anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik. (Ari)
