KABARSULSEL.COM, SOPPENG - Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama DPRD Soppeng menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Soppeng di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin, 3 Agustus 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Soppeng H. Nasfiding dan didampingi Wakil Ketua II Muhammad Taufan. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam melanjutkan penyusunan Rancangan APBD Soppeng 2027.
Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mengatakan pembahasan KUA-PPAS tidak hanya menjadi tahapan administratif dalam penyusunan APBD. Menurut dia, proses tersebut juga menjadi ruang untuk menyamakan arah kebijakan anggaran antara pemerintah daerah dan DPRD.
Suwardi mengatakan masukan, koreksi dan pandangan DPRD menjadi bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan anggaran daerah.
Dia mengakui pengelolaan keuangan daerah pada 2027 menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya keterbatasan kapasitas fiskal, perubahan kebijakan transfer ke daerah, meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan, serta tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen menerapkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Setiap kebijakan anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Suwardi dalam sambutannya.
Dia meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng menjadikan KUA-PPAS 2027 sebagai pedoman dalam menyusun program pembangunan. Program tersebut diharapkan disusun secara tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.
Kesepakatan KUA-PPAS ini selanjutnya menjadi pijakan untuk pembahasan dan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Bupati Soppeng, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, serta sejumlah tamu undangan. (*)
