KABARSULSEL.COM, WAJO -- Percepatan penurunan stunting di Kabupaten Wajo jadi fokus nasional. Sebagai upaya menekan kasus stunting, program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) diharapkan menjadi solusi.
Hal itu kembali disuarakan Bupati Wajo, Amran Mahmud, saat membuka kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung KB di Desa Mallusesalo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Selasa (18/10/2022).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan launching Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) Desa Mallusesalo dalam rangka penurunan stunting di Wajo ini, dihadiri Sub Koordinator Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus, Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel, Roham Lewa, Dandim 1406/Wajo, Letkol Inf Juanda Dinata, Ketua Tim Penggerak Wajo, Hj Sitti Maryam dan Pimpinan OPD Terkait, Camat Sabbangparu dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Amran Mahmud mengatakan, pembentukan Kampung KB yang merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terutama yang berada di wilayah terpencil, tertinggal, pesisir, pegunungan, hingga wilayah padat penduduk dan daerah-daerah miskin.
Adapun program Dashat, Amran Mahmud menjelaskan ini merupakan salah satu program yang dicanangkan BKKBN sebagai upaya penurunan stunting.
"Dijadikannya Kampung KB sebagai basis pengembangan Dashat berdasarkan pada realita bahwa di Kampung KB sistem pengelolaan kegiatan terutama yang terkait dengan Bangga Kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) telah berjalan dengan baik," jelasnya.
Orang nomor satu Bumi Lamaddukelleng inipun berharap pencanangan Kampung KB dan peluncuran Dashat tidak sekadar seremonial. Sebaliknya, jadi pemicu untuk berbuat lebih baik ke depannya.
"Kita semua harus bergerak cepat dan sigap dalam melaksanakan berbagai program agar stunting di Kabupaten Wajo cepat turun sesuai harapan kita semua," pesannya.
Sub Koordinator Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus, Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel, Roham Lewa menyampaikan, Presiden Jokowi telah menunjuk BKKBN sebagai Ketua Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting di Indonesia. Penunjukan BKKBN tersebut atas pertimbangan bahwa BKKBN memiliki sumber daya sampai akar rumput.
"Tidak hanya tenaga penggerak yang terdiri dari Penyuluh KB serta Kader KB, BKKBN juga memiliki program berbasis desa dan berbasis kelompok masyarakat yang berperan memfasilitasi terwujudnya keluarga sejahtera," kata Roham saat membacakan sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel.
Selain itu kata dia, dalam merespon tugas baru, BKKBN juga bergerak cepat melakukan kajian dan menata kembali pengelolaan penurunan stunting. Mengingat bahwa resiko stunting dipengaruhi oleh faktor spesifik dan sensitif, maka ditingkat lini lapangan BKKBN menggunakan pendekatan konvergenitas dan partisipatif.
Roham membeberkan, berdasarkan SSGI 2021, Angka Prevalensi Stunting di Sulawesi Selatan sebanyak 27.4% sedangkan kabupaten Wajo mencapai urutan kelima terendah di Sulawesi Selatan (22.6%).
"Tentunya kita punya tugas yang cukup lebih ringan untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14 % pada tahun 2024," ungkapnya.
Karena itu kata dua, dalam rangka percepatan penurunan stunting diatas, melalui sebuah pendekatan berbasis partisipasi masyarakat di Kampung KB, BKKBN menginisiasi untuk mendorong terbentuknya Dashat sebagai upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga beresiko stunting.
"Jadi, Dashat ini dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan melalui pengembangan kelompok atau kelembagaan lokal sesuai dengan potensi dan kebutuhan penanganan stunting yang ada di tingkat desa dan sekitarnya," jelasnya.
Lebih lanjut Roham menjelaskan, di Sulse telah terbentuk 107 kelompok Dashat di Kampung KB, Kabupaten Wajo memiliki kegiatan Dhasat di 2 Kampung KB (Desa Sego dan Desa Mallusesalo).
"Harapan kami dengan di launchingnya DASHAT saat ini kiranya, kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan hari ini saja, namun berlanjut hingga tidak ada kasus stunting di Kabupaten Wajo," tutupnya. (Has)
.jpg)