Notification

×

Iklan

Iklan

Media Sosial

Tag Terpopuler

Ranperda APBD 2027 Masuk Paripurna, Wabup Sidrap Tekankan Efisiensi Anggaran

| Rabu, November 18, 2026 WIB Last Updated 2026-11-18T14:16:21Z

KABARSULSEL.COM, SIDRAP - Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) bersama DPRD mulai membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dinilai penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.


Dari tiga rancangan regulasi tersebut, satu di antaranya berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, sementara dua lainnya merupakan usulan inisiatif DPRD Sidrap. Ketiga Ranperda itu terdiri atas Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027.


Tahapan awal pembahasan ditandai dengan penyerahan ketiga dokumen Ranperda dalam Rapat Paripurna DPRD Sidrap yang berlangsung di Aula Kantor DPRD Sidrap, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Sidrap, H. Takyuddin Masse, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.


Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, hadir mewakili pemerintah daerah sekaligus menyampaikan penjelasan Bupati terkait substansi rancangan peraturan yang diajukan. Ia memberikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sidrap atas perhatian serta respons terhadap usulan pembahasan ketiga Ranperda tersebut.


Nurkanaah menekankan, khusus untuk Ranperda APBD 2027, proses penyusunan anggaran harus mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mencakup keselarasan anggaran dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengelolaan anggaran harus mengedepankan prinsip efisiensi, ekonomis, efektivitas, dan tanggung jawab, serta memperhatikan aspek keadilan, kepatutan, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.


“Selain itu, penyusunan APBD juga harus memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat,” kata Nurkanaah.


Wabup berharap pemaparan pemerintah daerah dalam rapat paripurna tersebut dapat menjadi landasan bagi eksekutif dan legislatif untuk melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap seluruh rancangan regulasi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diperlukan agar setiap Ranperda yang dibahas menghasilkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.


“Kami berharap seluruh Ranperda ini dapat dibahas dengan baik sehingga pada akhirnya dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujarnya.


Melalui pembahasan ketiga Ranperda tersebut, Pemkab Sidrap berharap dapat menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas dan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan. Regulasi yang nantinya disepakati bersama diharapkan turut menunjang kelancaran pembangunan serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidrap. (Yadi)
×
Berita Terbaru Update