KABARSULSEL.COM,WAJO -- Kinerja pendamping Program Keluarga Harapan (PHK) disorot. Adanya duagaan pemotongan dilakukan pendamping membuat anggota DPRD Wajo gerap.
Anggota DPRD Wajo pun meminta pendamping PKH dievaluasi. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Wajo AD Mayang saat rapat bersama, Dinas Sosial , KB Dan Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten Wajo. Selasa,(11/02/2020).
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, banyaknya keluhan yang diterima DPRD terkait kinerja pendamping PKH. Mulai dari pemotongan penerima hingga pembelokiran kartu.
"Sudah ada beberapa dilaporkan ke Polres Wajo maupun Kejaksaan, makanya kami selaku mitra dari Dinas Sosial, meminta tidak lagi melanjutkan kontrak kerja ini pendamping PKH yang nakal," tegasnya.
AD Mayang menambahkan, program untuk warga miskin sangat mudah dipolitisasi. Karena ada warga mampu yang mendapat bantuan.
"Ada yang bagus rumahnya, punya banyak motornya malah dapat. Sementara ada yang miskin sekali tidak ada dia dapat,”katanya
Senada, anggota Komisi IV, Ir Junaidi Muhammad agar Dinas Sosial mengevaluasi kinerja pendamping PKH. Pasalnya, orang miskin mudah sekali dijadikan politik.
“Jujur saya tidak ikhlas kalau melihat semua penyimpangan seperti itu, makanya setiap ada saya dapat saya akan soroti," ucapnya.
Politisi PAN itu meminta pedamping PKH yang sudah ada cacat, jangan diterima lagi. karena, kata dia, kalau diterima ini menandakan adanya permainan kong kalikon.
Menaggapi hal itu, Kepala Bidang Sosial, Andi Asnintong berjanji akan mengevaluasi semua pendamping PKH, dan akan memanggil untuk melakukan pertemuan.(advetorial)
