.png)
KABARSULSEL.COM, SOPPENG – Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-12 yang diraih Kabupaten Soppeng secara berturut-turut, sekaligus menandai konsistensi pemerintah daerah dalam mempertahankan tata kelola keuangan yang dinilai sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, mengatakan raihan tersebut patut disyukuri dan menjadi kebanggaan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Namun, menurut dia, opini WTP juga membawa tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Capaian ini menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bersama untuk terus menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” kata Suwardi.
Meski kembali memperoleh opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan, Suwardi mengingatkan bahwa WTP bukan berarti seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sempurna.
Ia menyebut masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah daerah.
Menurut dia, tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut penting agar kualitas pengelolaan keuangan terus meningkat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Harmonisasi dan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kegiatan penerimaan laporan hasil pemeriksaan tersebut, Bupati Soppeng didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Inspektur Kabupaten Soppeng, serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.
Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap capaian opini WTP yang terus dipertahankan dapat menjadi motivasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
.jpg)