.png)
KABARSULSEL.COM, MAROS - Kabupaten Maros masih kekurangan ratusan tenaga guru untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Asri Rajab mengatakan, kebutuhan guru di Maros mencapai 475 orang. “Untuk tingkat SD 348 orang, sementara di tingkat SMP sebanyak 127 orang,” katanya.
Kekosongan tenaga pengajar di SD didominasi oleh kebutuhan guru kelas dan guru olahraga. “Sedangkan di tingkat SMP, kekurangan terjadi pada guru mata pelajaran, meski jenis mata pelajaran yang paling dibutuhkan masih dalam proses pendataan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu penyebab utama kekurangan guru di Maros adalah terbatasnya tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini sekolah tidak lagi bisa mengandalkan perekrutan guru honorer seperti sebelumnya. “Kalau guru honorer ini sudah tidak bisa lagi masuk di sekolah-sekolah,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Maros sendiri telah mengusulkan kebutuhan formasi guru melalui mekanisme penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Namun, hingga saat ini jumlah formasi yang akan disetujui masih belum diketahui. “Sudah kita usulkan untuk perencanaan CPNS 2026, tapi belum tahu berapa formasi guru yang akan disetujui,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengusulan kebutuhan ASN, termasuk tenaga guru, dilakukan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Meski demikian, kondisi kekurangan guru saat ini mulai terbantu dengan kehadiran tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selain itu, masih ada sejumlah guru honorer lama yang tetap mengabdi di sekolah meski belum diangkat menjadi PPPK. Anggota DPRD Maros, Muhammad Yusuf “Sarro”, mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kekurangan guru.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada kualitas pendidikan. “Ini harus jadi perhatian serius. Kekurangan guru ini bisa mempengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah, apalagi kalau terjadi di daerah terpencil,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah memperjuangkan penambahan formasi melalui jalur CPNS “Pemda harus maksimal mengusulkan formasi guru sesuai kebutuhan riil di lapangan. Jangan sampai kekurangan ini terus terjadi setiap tahun,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta distribusi guru juga diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah. “Pemerataan juga penting. Jangan sampai ada sekolah yang kelebihan guru, sementara yang lain justru kekurangan,” tambahnya. (Ari)
.jpg)