.png)
Jusuf Kalla Serang Kebijakan Trump di Tengah Eskalasi Konflik Timur Tengah
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, melontarkan kritik keras terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di tengah memanasnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi publik bersama Uni Lubis dalam acara Ngobrol Seru by IDN Times di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).
Dalam pernyataannya, JK menyebut bahwa kebijakan luar negeri Amerika di bawah Trump cenderung agresif dan lebih mengutamakan konfrontasi ketimbang diplomasi.
AS Dinilai Selalu Mencari Alasan untuk Menyerang
Menurut JK, pola kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama ini menunjukkan kecenderungan untuk mencari pembenaran atas tindakan militer. Ia menilai alasan-alasan yang digunakan kerap bersifat politis dan strategis.
Pernyataan keras bahkan dilontarkan dengan menyebut Trump sebagai figur yang bertindak berdasarkan insting semata. Kebijakan luar negeri disebut lebih banyak diputuskan secara personal dibanding melalui mekanisme diplomatik yang matang.
Situasi ini dinilai berbahaya karena eskalasi konflik dapat meluas dan berdampak pada stabilitas global, termasuk kawasan Timur Tengah.
Tidak Ada Presiden AS Seperti Trump?
JK menyebut bahwa sepanjang pengamatannya, belum pernah ada Presiden Amerika Serikat yang dinilainya begitu terbuka dalam memicu ketegangan militer.
Ia menyampaikan bahwa keputusan strategis sering kali diambil secara sepihak. Pendekatan diplomasi dianggap dikesampingkan.
Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan disebut lebih reaktif daripada preventif. Dampaknya, konflik baru dapat dengan mudah dipicu tanpa proses negosiasi panjang.
Pandangan tersebut memicu perdebatan karena Trump dikenal memiliki basis pendukung yang kuat di dalam negeri Amerika.
Isi Pertemuan Tertutup di Istana Bersama Prabowo
Selain mengkritik kebijakan AS, JK juga mengungkap isi pertemuan tertutup yang digelar Presiden RI, Prabowo Subianto, dengan sejumlah mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan Menteri Luar Negeri, serta ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, situasi geopolitik global dibahas secara mendalam. Informasi strategis mengenai kondisi Timur Tengah dipaparkan. Perkembangan sebelum dan sesudah eskalasi konflik yang melibatkan Iran turut dijelaskan.
Langkah Indonesia untuk bergabung dalam forum Board of Peace (BoP) juga dibicarakan. Forum tersebut dinilai sebagai salah satu opsi diplomatik yang dapat meredam konflik, meski sifatnya sementara.
Keputusan strategis itu disebut telah dipertimbangkan. Namun efektivitas jangka panjangnya masih menjadi tanda tanya.
Perjanjian Resiprokal RI-AS Dinilai Tidak Seimbang
Sorotan lain tertuju pada perjanjian resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat. Perjanjian tersebut telah diteken dan dinilai mengikat posisi Indonesia dalam dinamika politik global.
Menurut JK, sejumlah klausul dianggap terlalu menguntungkan Amerika Serikat. Hak yang diperoleh kedua pihak disebut tidak seimbang.
Ruang gerak Indonesia dalam menyampaikan sikap terhadap Iran disebut menjadi terbatas akibat komitmen tersebut.
Kebijakan luar negeri Indonesia dinilai berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan perdagangan dan tarif.
Meski begitu, kemungkinan penyesuaian di masa depan tetap terbuka apabila terdapat perubahan kebijakan atau perkembangan hukum di Amerika Serikat.
Dampak Konflik AS-Iran terhadap Indonesia
JK juga menyinggung potensi dampak perang terhadap kondisi dalam negeri. Ketegangan di Timur Tengah dapat memicu lonjakan harga minyak global.
Distribusi energi nasional bisa terdampak apabila jalur perdagangan terganggu. Harga BBM dalam negeri berpotensi mengalami tekanan.
Konflik global sering kali berimbas pada stabilitas ekonomi negara berkembang. Oleh sebab itu, langkah diplomatik dinilai penting untuk menjaga kepentingan nasional.
Analisis: Diplomasi atau Tekanan Politik?
Pernyataan JK memperlihatkan adanya kekhawatiran terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah tekanan geopolitik global.
Pilihan untuk bergabung dengan Board of Peace dianggap sebagai upaya menjaga keseimbangan. Namun, perjanjian dengan Amerika Serikat dinilai membuat posisi Indonesia menjadi lebih kompleks.
Di satu sisi, stabilitas ekonomi harus dijaga. Di sisi lain, kedaulatan politik luar negeri tetap menjadi prinsip utama.
Kontroversi ini memperlihatkan bahwa dinamika global tidak hanya berdampak pada medan perang, tetapi juga pada ruang diplomasi dan kebijakan dalam negeri. (*)
.jpg)