KABARSULSEL.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Ini merupakan raihan WTP ke-11 secara berturut-turut bagi Soppeng, menandai konsistensi daerah tersebut dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi.
Penghargaan diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, di Kantor BPK Sulsel, Makassar, Senin, 26 Mei 2025. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) turut dihadiri oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE, dan Ketua DPRD Kabupaten Soppeng.
“WTP ke-11 ini adalah bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng tidak main-main dalam mengelola keuangan daerah. Ini bentuk tanggung jawab kepada rakyat,” ujar Suwardi Haseng usai menerima laporan.
Menurut Suwardi, opini ini tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pelaporan keuangan, tetapi juga refleksi dari produktivitas dan profesionalisme aparatur daerah. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi fokus utama di tengah prestasi ini. “Tujuan akhirnya bukan penghargaan, tapi pengabdian,” katanya.
Pemeriksaan BPK mengacu pada empat indikator utama: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas pengendalian internal. Hasilnya, laporan keuangan Soppeng dinyatakan telah memenuhi seluruh unsur tersebut tanpa ada temuan material yang signifikan.
Winner Manalu menyampaikan apresiasinya terhadap capaian Soppeng. “Ini prestasi membanggakan dan patut dipertahankan. Semoga kualitas laporan keuangan daerah semakin baik dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Soppeng bukan satu-satunya penerima LHP hari itu. Lima daerah lain, yakni Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Enrekang, Sidenreng Rappang, dan Pangkajene Kepulauan, juga menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK Sulsel.
Turut hadir dalam agenda tersebut, Kepala BPKPD Soppeng, Plt. Inspektur, dan Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Kabupaten Soppeng, menandai dukungan lintas sektor terhadap pengelolaan keuangan daerah yang kredibel dan akuntabel. (*)