Iklan

Rabu, 15 September 2021, 21:24 WIB

Lewat Virtual, Kaswadi Ikut Rakernas Akuntansi Pelaporan Keuangan 2021


KABARSULSEL.COM, SOPPENG
- Bupati Soppeng, HA Kaswadi Razak mengikuti acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021.

Rakernas yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan RI dengan tema “Bangkitkan ekonomi, pulihkan negeri, bersama hadapi pandemi” ini dilaksanakan secara virtual.

Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto dalam sambutannya mengatakan tujuan Rakernas ini sebagai upaya berkesinambungan, menyatukan komitmen, menjalin hubungan stakeholder untuk meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kata dia, Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tahun ini dilaksanakan dalam beberapa rangkaian kegiatan, mulai 16 Agustus sampai dengan 14 September 2021 berupa kegiatan aneka lomba, webinar, coaching clinic, dan talkshow, termasuk pemberian penghargaan kepada entitas pelaporan peraih Opini WTP dalam berbagai kategori.

Sementara Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tahun 2020 kita menghadapi krisis kemanusiaan dan kesehatan yaitu pandemi yang telah menyebabkan suatu perubahan baik kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga Presiden mengeluarkan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 yang menjadi landasan legal dan administrasi tata kelola bagi kita semua untuk menangani pandemi dan melindungi masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh pimpinan lembaga, pemerintah daerah dan semua pihak terkait, yang di mana semuanya harus mengelola keuangan daerah apalagi disituasi pandemi,” kata Sri Mulyani.

Selain itu juga harus melakukan refocusing anggaran dalam menghadapi bencana pandemi ini.

Lebih jauh dia jelaskan, saat ini beberapa program dan anggaran harus berubah, dimana pemerintah daerah harus mengubah transfer dana desa untuk bantuan sosial yang membantu pemerintah dalam menghadapi dampak dari virus ini.

“Suasana sungguh tidak normal, tapi Alhamdulillah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2020 dapat dicapai, ini bukan sesuatu yang mudah. Namun kita harus mensyukuri apa yang kita capai. Sama halnya dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang juga mendapatkan Opini WTP,” tuturnya. (Adv)