KABARSULSEL.COM, PAREPARE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare menekankan sinergitas dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare terkait program yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai lembaga legislatif dan lembaga eksektif, DPRD dan Pemkot Parepare merupakan mitra sejajar dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu dikatakan Kamaluddin Kadir fraksi Gerindra, Jumat (01/11/2019).
Dia mengatakan, Pemerintah dan DPRD merupakan mitra sejajar yang harus membangun sinergitas demi kepentingan masyarakat.
"Kita harus saling mendukung dan sinergi dalam pembangunan dan kepentingan masyarakat," tegasnya.
DPRD Parepare selalu mendukung kebijakan dan program pemerintah Kota Parepare yang berorientasi pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
"Saya rasa semua pasti mendukung jika program dan kebijakan (pemkot) itu bertujuan pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan," katanya.
Dia menegaskan, DPRD Parepare tetap berkomitmen dan tegas dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga kontrol, legislasi, dan penganggaran.
“Kalau ada yang keliru (Kebijakan) tanggungjawab kami untuk mengkritisi. Tidak ada yang dibuat-buat apalagi diatur," tutupnya.(Rls)
Sebagai lembaga legislatif dan lembaga eksektif, DPRD dan Pemkot Parepare merupakan mitra sejajar dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu dikatakan Kamaluddin Kadir fraksi Gerindra, Jumat (01/11/2019).
Dia mengatakan, Pemerintah dan DPRD merupakan mitra sejajar yang harus membangun sinergitas demi kepentingan masyarakat.
"Kita harus saling mendukung dan sinergi dalam pembangunan dan kepentingan masyarakat," tegasnya.
DPRD Parepare selalu mendukung kebijakan dan program pemerintah Kota Parepare yang berorientasi pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
"Saya rasa semua pasti mendukung jika program dan kebijakan (pemkot) itu bertujuan pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan," katanya.
Dia menegaskan, DPRD Parepare tetap berkomitmen dan tegas dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga kontrol, legislasi, dan penganggaran.
“Kalau ada yang keliru (Kebijakan) tanggungjawab kami untuk mengkritisi. Tidak ada yang dibuat-buat apalagi diatur," tutupnya.(Rls)